Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

a). Renstra Perangkat Daerah; dan

b). Renja Perangkat Daerah.

Sementara itu dalam pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Tahapan penyusunan Renja Perangkat daerah diatur dalam pasal 125

s/d 143 dengan Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi:

a) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;

c) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;

d) Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan

e) Penetapan Renja Perangkat Daerah