Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, atau dikenal dengan akronim PUPRKIM, saat ini memegang peran strategis sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Bali. Instansi ini bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.1 Kompleksitas mandat ini—yang mencakup infrastruktur keras (PU), regulasi lahan (PR), dan urusan sosial-kesejahteraan (PKP)—menunjukkan evolusi signifikan dari fungsi kelembagaan awalnya.

Kajian sejarah kelembagaan OPD ini sangat penting karena perubahan nomenklatur dan fungsi yang dialami dinas ini mencerminkan respons administratif Pemerintah Provinsi Bali terhadap dinamika regulasi nasional dan tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pemahaman terhadap struktur kelembagaan multisektoral saat ini tidak dapat dilepaskan dari penelusuran balik terhadap tonggak-tonggak sejarah pembentukannya sejak pertengahan abad ke-20.

Tabel 1: Kronologi Evolusi Nomenklatur dan Dasar Hukum Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

Periode Waktu	Nomenklatur Resmi	Dasar Hukum Utama	Urusan Pemerintahan Inti
1958 – ~1967	Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Daerah Tingkat I Bali	UU No. 64 Tahun 1958; Pembentukan 1 Des 1958	Pekerjaan Umum (Infrastruktur) & Perhubungan (Lalu Lintas)
~1968 – ~2016	Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Bali	Keputusan Gubernur 1968	Pekerjaan Umum (Bina Marga, SDA, Cipta Karya)
2017 – 2019	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali	Perda No. 10/2016; Pergub No. 91/2016 (Efektif 1 Jan 2017)	PU, Tata Ruang
2019 – Sekarang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali	Perda No. 7/2019; Perda No. 5/2021 (Amandemen Perda 10/2016)	PU, Tata Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Pertanahan

Bidang Bidang Pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

Bidang Teknis	Tugas Pokok Berdasarkan Mandat	Sub-Fungsi Kunci yang Dilaksanakan	Relevansi Mandat PUPRKIM
Sekretariat	Pelayanan Administrasi, Keuangan, Program, dan Kepegawaian	Penyusunan Program, Evaluasi, Pelaporan, Umum, dan Kepegawaian	Mendukung efisiensi operasional
Bina Marga	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	Preservasi, Pembangunan, dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum (PU)
Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	Perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan SDA	Pekerjaan Umum (PU)
Tata Ruang	Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian, dan Penertiban Penataan Ruang	Penataan Ruang (PR)
Cipta Karya	Penataan Bangunan dan Lingkungan, Infrastruktur Permukiman	Pengembangan SPAM, PLP, Pelaksanaan Penataan Bangunan	PU dan Perumahan & Kawasan Permukiman (PKP)
Bina Konstruksi	Pengawasan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pengaturan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Fungsi Penunjang Teknis

UPTD Pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

Dinas PUPRKIM dilengkapi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menjalankan fungsi operasional di lapangan untuk tugas-tugas spesifik yang bersifat rutin dan teknis.1 Tiga UPTD utama yang berada di bawah Dinas PUPRKIM adalah:

1. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian: Bertanggung jawab atas pengelolaan alat berat yang digunakan dalam proyek infrastruktur provinsi serta pengujian mutu material konstruksi.
2. UPTD Pengelolaan Air Minum: Bertanggung jawab atas operasional, pemeliharaan, dan peningkatan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat.
3. UPTD Pengelolaan Air Limbah: Bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan sistem sanitasi terpusat dan pengelolaan air limbah.

Keberadaan UPTD yang terspesialisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan memerlukan fokus teknis yang terpisah, meskipun secara kebijakan, mereka semua harus selaras dengan mandat PUPRKIM. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas yang terkelola dalam struktur dinas, di mana integrasi kebijakan pada level Kepala Dinas harus diimbangi dengan spesialisasi teknis yang tinggi di level operasional.

Kepala Dinas PUPRKIM Dari Tahun ke Tahun

No	Tahun Menjabat	Selesai	Nama	Foto
1	1958	1960	Soedjono
2	1960	1970	I Ketut Mandera
3	1970	1980	Cok Gde Agung Singapadu
4	1980	1986	AR. Tambing
5	1986	1992	Suroto Martomijoyo
6	1992	2003	Wayan Subagiarta
7	2003	2007	Nyoman Sudiana
8	2007	2008	I Gusti Ngurah Suraadnyana
9	2008	2011	Dewa Made Punia Asa
10	2011	2012	I Ketut Artika
11	2012	2020	Nyoman Astawa Riadi
12	2021	-	Nusakti Yasa Wedha

Sejarah panjang Dinas Pekerjaan Umum Bali adalah kisah evolusi dari unit sektoral sederhana menjadi lembaga multisektoral yang mengintegrasikan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Nomenklatur yang panjang dan komprehensif ini—Dinas PUPRKIM—menunjukkan spektrum tugas yang sangat luas dan ambisi kelembagaan untuk menyediakan pelayanan terpadu.

Meskipun integrasi ini secara filosofis sangat ideal, implikasi dari penggabungan fungsi yang beragam dalam satu wadah berpotensi menimbulkan tantangan koordinasi. Misalnya, penyelarasan program antara Bidang Tata Ruang (regulasi) dengan Bidang Cipta Karya dan Bina Marga (pelaksana) harus berjalan tanpa hambatan birokrasi internal. Tantangan utama saat ini adalah memastikan koordinasi vertikal dan horizontal berjalan efektif, terutama untuk mencegah tumpang tindih urusan antara unit-unit teknis.

Dinas PUPRKIM Provinsi Bali memegang peranan sentral dalam mewujudkan visi pembangunan “Bali Era Baru.” Fungsi dinas yang harus bersifat adaptif dan kolaboratif, sebagaimana tercermin dalam dokumen Rencana Strategis , sangat diperlukan untuk menghadapi isu-isu strategis di Bali.

Penguatan sistem informasi terpadu, seperti pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SIRTRW) atau Gistaru Bali , merupakan kunci untuk memastikan bahwa keputusan Penataan Ruang dapat dengan cepat disinkronkan dengan pelaksanaan infrastruktur di bawah Bina Marga dan Cipta Karya. Integrasi antara perencanaan infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah prasyarat mutlak untuk pembangunan berkelanjutan di Bali.

Secara keseluruhan, transformasi dari Dinas Pekerjaan Umum (1958) menjadi Dinas PUPRKIM modern (2019) mencerminkan pergeseran paradigma birokrasi dari fokus pembangunan fisik semata menjadi lembaga yang memandang infrastruktur sebagai komponen integral dari kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan tuntutan otonomi daerah yang matang dan kompleksitas masalah perkotaan di daerah pariwisata.